BPBN Apresiasi Quick Response Anggota DPRD dan Kemenag Garut

GARUT, iNEWSOnline.co.id : Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) Dewan Perwakilan Wilayah 2 Kabupaten Garut mengapresiasi langkah cepat Anggota DPRD dan Kemenang Kabupaten Garut dalam menangani berbagai permasalahan yang mencuat, salah satunya terkait dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Ketua BPBN DPW 2 Kab Garut, Apen Supriadi, mengatakan, langkah Ade Husna selaku Anggota DPRD Garut dari Fraksi PPP yang cepat merespon aspirasi warga masyarakat dari daerah pemilihannya dan menyampaikan atau melanjutkan aspirasi tersebut untuk perbaikan kedepan.

” Langkah Anggota DPRD yang lantang menyuarakan Aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat menjadi harapan kami Ormas BPBN dan Masyarakat sehingga pembangunan atau program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, salah satu tujuan pembagunan adalah meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dan kesejahteraan masyarakat,” kata Apen Supriadi.

Disebutkan Apen, quick response atau respons cepat, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang lebih cepat pula telah di lakukan oleh Anggota Dewan tersebut selaku wakil rakyat.

” Kami juga mengapresiasi langkah Kasi Madrasah Kementrian Agama Kab Garut, yang juga quick response atau respons cepat, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang lebih cepat pula,” imbuhnya.

Kami mendapat informasi, Kemenang Garut melalui Kasi Madrasah telah melakukan Evaluasi, Pembinaan dan cros cek dugaan permasalahan yang mencuat terkait Program bantuan PIP, semoga hasil evaluasi bisa menjadikan langkah langkah perbaikan kedepan.

BPBN juga mengharapkan pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan terutama di sektor pendidikan yaitu peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang pendidikan, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan.

” Kedepan kami harapkan tak ada lagi pengelola pendidikan ( Kepala Sekolah dan komite sekolah) terbebani dengan berbagai fasilitas pendidikan yang minim,” ungkap Apen.

Pihaknya juga mengharapkan agar pemerintah lebih intens dalam melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan, Permen, Pedum, Juklak-Juknis dan lain sebagainya sehingga baik pengelolah pedidikan dan masyarakat memahami berbagai aturan tersebut.

” Kami tak berharap ada yang terjerat hukum karena tak paham aturan yang di karenakan lemahnya sosialisasi,” tutup Apen.

(MRF/Rik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here