Garut Terapkan PSBB, Cairkan Kompensasi untuk Rakyat

GARUT, iNEWSOnline.co.id : Mulai besok, Rabu (6/5/2020), Pemkab Garut akan menerapkan PSBB untuk pencegahan Covid-19. Hari ini di pimpin oleh Wakil Bupati Garut bersama Forkopimda juga para camat telah bermusyawarah untuk membahas aturan main yang akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten dan Kecamatan.

Ada 14 Kecamatan yang akan di berlakukan PSBB, Semua aparat di libatkan supaya aturan tentang SOP pencegahan Covid-19 tersebut cepat terlaksana.

Wasekum KPP CDOB Kab. Garut Utara, Aep Saepudin, mengatakan, pada prinsifnya sebagai warga negara yang baik harus mentaati aturan, tapi tolong bukan hanya aturan supaya rakyat diam dirumah saja, keluar pake masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan, melainkan dipikirkan oleh para pengambil kebijakan tentang dampak dari PSBB tersebut.

” Jumlah pengangguran, perekonomian menjadi tidak menentu sehingga menyebabkan rakyat kelaparan, kalau sudah lapar bisa menghalalkan segala cara, maka jangan aneh sekarang banyak pencurian, maling maling kelas teri bermunculan, sementara para koruptor kelas kakap dibiarkan,” kata Aep, Selasa (5/5/2020) malam.

Disebutkan Aep, Ingat ada pesan dari para ahli hukum bahwa Undang-Undang di buat untuk di taati bukan untuk di langgar. Silakan PSBB di berlakukan tapi konsekwensinya pemerintah harus menjamin kebutuhan hidup rakyatnya. UU No. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan sudah jelas bahwa jika PSBB diterapkan semua kebutuhan hidup warga dan hewan di jamin oleh negara.

Lebih lanjut dituturkan Wakil Ketua DPC HIPWI Garut, dirinya sering mendengar pernyataan presiden yang telah mengeluatkan ratusan triliyun untuk program PSBB, Tapi rakyat belum menerima bantuan tersebut, demikian pula untuk Jawa Barat, Gubernur berjanji akan ngasih konvensasi Rp. 500 ribu per KK, tapi faktanya perdesa yang dapat hanya ratusan orang.

” Sebagai contoh untuk Desa Cibunar dari 8000 jumlah penduduk, infonya yang terima hanya 99 orang, kok bisa seperti itu …? Ini bisa menyebabkan kecemburuan sosial diantara para warga dan khawatir pada akhirnya akan terjadi gejolak sosial diantara para warga,” Ucapnya.

Aep menambahkan, untuk itu sekali lagi di mohon agar UU No. 6/2018 bisa dilaksanakan dalam pemberlakukan PSBB tersebut, rakyat butuh makanan bukan butuh aturan, rakyat butuh ketenangan bukan di takut-takuti ini dan itu, rakyat butuh kejelasan bukan kesimpangsiuran.

” Ingat mereka bisa jadi pimpinan seperti sekarang ini karena dipilih oleh rakyat, maka kepentingan rakyat harus di dahulukan,” pungkas Aep penuh diplomasi.

(Rik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here