Karena Alasan Ini, Pendamping PKH Wilayah 2 Gelar Rakor dan Pembinaan

Menurut Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Garut, Wilayah 2, Mubarok Ahmad (Foto Ridwan)

GARUT, iNEWSOnline.co.id: Puluhan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari 11 Kecamatan di wilayah 2 gelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan pembinaan, bertempat di Rumah Air, Aula Situ Cangkuang, Kecamatan Leles, Kebupaten Garut, Selasa (15/20/2019).

Koordinator Wilayah 3 Jawa Barat, Zamzam Timur Alfian (Foto Ridwan)

Kegiatan Tersebut digelar sederhana penuh kekeluargaan. Para peserta Rakor duduk melingkar dengan seksama memperhatikan poin demi poin materi yang disampaikan Pemateri.

Menurut Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Garut, Wilayah 2, Mubarok Ahmad, kegiatan tersebut dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PKH. Khususnya, PKH Kecamatan Sukaresmi, Pasirwangi, Samarang, Tarogong Kaler, Banyuresmi, Tarogong Kidul, Leles, Karangpawitan, Sucinaraja dan Kecamatan Wanaraja.

“ Giat ini sebagai bentuk upaya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran kode etik dan penyelewengan-penyelewengan,” ucap dia.

Kegiatan tersebut kata dia, rutin dilakukan. Bahkan sebulan sekali dilakukan uji petik di lapangan agar pelaksanaan sekaligus kendala dapat terdeteksi.

“ Melalui kegiatan ini, mudah-mudahan para pendamping bisa lebih profesional dalam menjalankan Tupoksinya membantu dan menyosialisasikan program kepada para penerima manfaat dan masyarakat,” harapnya.

Senada disampaikan Koordinator Wilayah 3 Jawa Barat, Zamzam Timur Alfian. Kegiatan tersebut sambung dia, untuk mengoptimalkan kinerja dan evaluasi para Pendamping PKH agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksinya.

“ Para Pendamping harus bekerja sesuai dengan Tupoksinya dalam memberikan pola pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ungkapnya.

Pendampingan kepada KPM wajib dilakukan seoptimal mungkin. Dengan begitu, target Kementerian Sosial (Kemensos) mengenal graduasi mandiri bisa tercapai.

Terkait target angka graduasi mandiri sambung dia, tahun 2020 untuk skala nasional 10 persen. Setelah mandiri, mereka terlepas dari tanggungjawab pendampingan. Tetapi secara moral, ada pemantauan dan pelaporan untuk mengevaluasi status KPM yang sudah graduasi agar tidak jatuh miskin lagi.

“ Kami berharap sinergitas dari Pemerintah Daerah (Pemda) agar para KPM yang sudah lulus (mandiri) tetap difasilitasi agar tidak kembali miskin,” pungkasnya.

(MRF/Bang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here