Ketua Fraksi PKB : 12 Point’ Pendemo Akan Ditindaklanjuti

GARUT, iNEWSOnline.co.id: Aksi demo kemarin yang berujung audensi dengan menyerukan 12 point’ akan menjadi catatan dan ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKB, Aji Kurnia yang kebetulan menerima audensi dari pihak Iwapa Cibatu dan AMPG. Menurutnya, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada para pendemo yang telah menyampaikan aspirasinya.

” Kami haturkan terima kasih karena sudah menyampaikan aspirasinya,” kata Aji, melalui pesawat telpon, Jumat (27/9/2019).

Disebutkan Aji, diantara 12 point’ tersebut ada beberapa point’ yang menyangkut Pemerintahan Kabupaten Garut  akan ditindaklanjuti dan didorong kepada Bupati Garut.

” Salah satunya aspirasi Iwapa Cibatu yang menuntut perlindungan hukum terhadap pedagang Pasar Cibatu yang tertindas akibat kebijakan yang pro kapitalis,” ucap Aji.

Lebih jauh diutarakan Aji, Fraksi PKB senantiasa peka terhadap kebutuhan atau aspirasi rakyat serta selalu berpihak pada masyarakat kecil.

” Kami selalu terbuka, apapun aspirasi yang disampaikan baik dalam aksi maupun secara personal Insya Allah akan ditanggapi,” pungkas Aji.

Sebelumnya iNEWSOnline mengabarkan Gedung DPRD Garut kembali dikepung massa. Kali ini  massa yang tergabung dalam Ikatan Warga Pasar (Iwapa) Cibatu, siswa STM dan Aliansi Masyarakat Peduli Garut (AMPG), Kamis (26/9/2019) menyerukan aspirasi.

Setidaknya ada 12 point’ yang menjadi aspirasi warga, diantaranya, menolak revisi UU KPK, tolak kenaikan iuran BPJS, kasus Pokir DPRD diusut tuntas.

Ganti haluan APBD Garut, dilaksanakan Pendidikan dan Kesehatan gratis untuk masyarakat, dan tangkap mafia anggaran di Kabupaten Garut.

Selain itu, tuntutan lainnya adalah bongkar persepongkolan jahat dan pemukatan jahat di Garut, tangkap sita, adili dan penjarakan koruptor di Garut, cabut mandat DPRD Garut yang tersangkut korupsi.

Lalu Kejari diminta lebih serius menangani korupsi di Kabupaten Garut, berikan perlindungan hukum terhadap pedagang Pasar Cibatu yang tertindas akibat kebijakan yang pro kapitalis serta berikan kepastian hukum terkait bantuan  warga korban bencana banjir bandang tahun 2016.

(Rik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here