PDAM Tirta Intan Dipimpin Tiga Direksi, Bupati Langgar Perda dan Permen?

GARUT, iNEWSOnline.co.id : Kini, PDAM Tirta Intan Garut dipimpin tiga Direksi. Yakni, Direktur Utama (Dirut), Direktur Umum (Dirum) dan Direktur Teknik (Dirtek).

Perubahan jumlah Direksi tersebut kata Bupati Garut, Rudy Gunawan karena hingga tahun 2018 jumlah pelanggan PDAM Tirta Intan sudah mencapai 51 ribu.

“ Karena sudah lebih dari 51 ribu pelanggan, maka PDAM Tirta Intan sudah layak dipimpin tiga Direksi,” kata Rudy Gunawan.

Ketiga Direksi tersebut sementara ini dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Untuk Dirut dijabat oleh Doni Suryadi, Dirum, Aja Rowikarim dari Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan dan Dirtek oleh Hanan yang semula menjabat Kabag Perencanaan.

Kebijakan Bupati Rudy tersebut mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Ketua LSM Laskar Garut Mandiri (Lagam), Yudi Setia Kurniawan mencium bahwa perubahan jumlah Direksi di tubuh PDAM sangat kental muatan politik.

Terlebih, salah satu Direktur yang diangkat Bupati diambil dari Badan Pengawas PDAM.

” Masa wasit ikut main? Mau sehat gimana, jika pengawasnya rangkap jabatan,” kata Yudi, Selasa (13/2/2018).

Senada disampaikan salah satu pengamat pemerintahan Garut, Haryono yang juga mantan anggota DPRD Garut. Menurut dia, Bupati Rudy melabrak Peraturan Darah (Perda) No6 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri (Permen) tentang BUMD.

Haryono menilai, Bupati Rudy terkesan memaksakan diri. Pasalnya, berdasarkan Perda No6/2010, dipimpin oleh Direktur, Wakil Direktur dan Kabag (Tipe D).

Jika penunjukan tiga Plt Direktur cukup menggunakan payung hukum Peraturan Bupati (Perbup) dengan dalih jumlah konsumen sudah lebih dari 51 ribu, itu sah-sah saja, namun tetap dalam implementasinya harus mengacu Perda.

Artinya, payung hukum sebelumnya mesti direvisi terlebih dulu karena tidak ada yang mengatur perubahan struktur tiga direksi.

Begitupun dalam aturan PKPU No10 tentang Pemilukada. Dimana calon Bupati Petahana tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermuatan politik. Termasuk melakukan rotasi dan mutasi pejabat ejak enam bulan sebelum ditetapkan sebagai calon.

(Rik/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here