Pemkab Garut Siapkan Jaminan Sosial Bagi 70 Persen Terdampak Covid-19

GARUT, iNEWSOnline.co.id : Pemerintah Kabupaten Garut kini telah menyiapkan Dana Jaminan Sosial terdampak wabah Covid-19 Bagi warga miskin di Kabupaten Garut.

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, setidaknya terdapat 70 persen, terdiri dari miskin reguler 50 persen dan miskin barunya 20 persen yang terdampak Covid-19, terutama di sisi penghasilannya, semisal ojek online dan mereka yang terkena PHK.

“Jadi masyarakat Garut dengan kata lain bisa dikatakan 70 persen masyarakat Garut tercover bantuan, sedangkan yang 30% nya kita anggap mampu,” kata Helmi dalam dialog interaktif di Radio Reks Garut, Rabu (06/05/2020), mengangkat tema Pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kabupaten Garut.

Helmi berharap yang terkena dampak terutama sektor informal sudah harus masuk. “Jadi jangan khawatir, kalaupun berkurang karena ada pembatasan-pembatasan, kita harapkan ada bantuan,” imbuhnya.

Pada bagian lain Wabup Helmi mengungkapkan, pelaksanaan PSBB di Kabupaten Garut sebagai bagian dari PSBB Provinsi Jabar, di mana kondisi Kabupaten Garut pun memerlukan PSBB, karena peningkatan confirm positif-nya, apalagi dilihat dari sisi transmisinya sudah ada transmisi lokal, artinya penalarannya bersifat lokal, bukan import lagi. “Jadi dari situ kita memerlukan PSBB agar penyebaran Covid-19 ini bisa diatasi,” ungkapnya.

PSBB ini, imbuhnya, bertujuan membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, untuk meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, Karena kalau tidak ada antisipasi melalui PSBB ini diperkirakan akan menigkat menjadi seribuan.

Sedangkan hal lain diberlakukannya PSBB ini guna memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19. Dengan diberlakukan PSBB ini, rapid test harus dilakukan secara masiv dibanding sebelum diberlakukan PSBB.

” Paling tidak kalau kemarin hanya confirm positif dan yang kontak erat dengan yang confirm positif (PDP, ODP dan OTG) yang dikejar, maka sekarang tidak hanya itu, termasuk yang banyak terpapar dan banyak aktif, semisal tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan, yang banyak interaksi langsung bersentuhan dengan pasien,” terang Helmi.

PSBB, tutur Helmi, bertujuan guna menangani dampak sosial ekonomi dari penyebaran Covid-19. Penanganan social safety net, harus diantisipasi, apalagi data data terakhir masyarakat Garut terdapat 844 ribu KK. Menurut Data Pusdatin yang disebut miskin 422 ribu atau setengahnya mulai dari sangat miskin sampai hampir miskin. Namun dengan wabah covid-19 ini ada istilah miskin baru yang jumlahnya tidak sedikit.

Pelaksanaan PSBB selama masa Inkubasi ini meliputi pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan, pembatasan kegiatan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, dan pembatasan kegiatan moda tranportasi.

(Rik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here