Pendirian BUMDes Diputuskan Melalui Musdes

Ilustrasi (Foto web)

GARUT, iNEWSOnline.co.id: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk atau didirikan sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Desa untuk mengembangkan potensi ekonomi Desa dan kebutuhan warga.

BUMDes lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama. Mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan.

Artinya, pendirian BUMDes mesti dipersiapkan dengan baik dan matang agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Tujuan awal pembentukan BUMDes untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukannya harus benar-benar untuk memaksimalisasi potensi ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Secara spesifik, untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Selain itu, untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendirikan BUMDes, tentunya ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) sebagai komisaris BUMDes.

Tahapan pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat.

Berikut beberapa tahapan pendirian BUMDes:

  1. Melakukan sosialisasi dan penjajakan kepada warga.
  2. Melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga.
  3. Menyusun draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
  4. Menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUMDes.
  5. Menyepakati pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat.
  6. Membentuk panitia Ad-Hock perumusan Peraturan Desa (Perdes) tentang pembentukan BUMDes.
  7. Menyusun Rancangan dan penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian BUMDes yang mengacu pada UU Desa, Peraturan Pelaksananaan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(Red/berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here