Pleno Kabupaten Diwarnai Aksi Walk Out, Jubir Lintas Partai Tempuh Jalur Hukum

GARUT, iNEWSOnline.co.id : Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Garut, yang berlangsung di Gedung Intan Balarea, Jalan Patriot, Kabupaten Garut, diwarnai aksi Walk Out para Ketua Partai Politik (Parpol).

Informasi yang berhasil dihimpun, para Ketua Parpol di Kabupaten Garut tidak melanjutkan menghadiri sidang pleno terbuka dikarenakan tidak digubrisnya surat permintaan yang telah dilayangkan oleh seluruh Ketua Parpol yang meminta perhitungan perolehan suara dengan membuka C1 Plano tidak mengacu pada data DA1 hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan.

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Garut, Lina Rochayati, membenarkan, seluruh ketua Parpol yang hadir langsung keluar dari Gedung Intan Balarea tidak ikut melanjutkan proses sidang pleno terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Garut, atas hasil perhitungan suara pada Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Garut.

“Para Ketua Parpol sehari sebelumnya mendatangi Bawaslu Kabupaten Garut, untuk meminta rekomendasi agar perhitungan suara mengacu pada C1 Plano tidak mengacu pada DA1 hasil rekapitulasi Kecamatan. Yang mana data tersebut di indikasikan ada kecurangan,” kata Lina, Selasa (30/4/2019),

Lina menambahkan, permintaan rekomendasi perhitungan suara mengacu terhadap C1 Plano didorong oleh seluruh Ketua Parpol di Garut, diantaranya, Ketua DPC PDIP Garut, Ketua DPD Golkar, Ketua DPC PPP, Ketua DPC Gerindra, Ketua DPC Demokrat, Ketua DPD PSI, Ketua DPC Hanura, Ketua DPD Nasdem dan Ketua DPC Partai Berkarya.

Namun, pada saat hendak mulai perhitungan suara permintaan tersebut tidak didengar oleh Bawaslu Garut untuk disampaikan ke KPU Garut.

“Bawaslu Kabupaten Garut sudah tidak konstitusi sebagai lembaga pengawasan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Kami yakin terdapat kecurangan dalam proses perhitungan suara di tingkat Kecamatan,” tegas Lina.

Hal senada diungkapkan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri. Menurutnya, yang harus dilihatnya sikap dari Bawaslu terkait permintaan yang telah disampaikan oleh para Ketua parpol di Kabupaten Garut. Padahal, untuk kepentingan netralitas dalam Pemilu, Bawaslu bisa menjalankan apa yang diminta oleh para Ketua Parpol.

” Permintaan kami tidak melanggar, justru akan menjadi sesuatu hal yang benar-benar membuktikan Pemilu Jurdil. Karena kalau berbicara fakta dilapangan semua bisa mendengar baik Bawaslu dan KPU, bahwa ada permainan pergeseran suara dari rekap TPS ke DAA1 dan ke DA1 memang terjadi,” sebut Bajuri.

Dikatakan Bajuri, saat ini mekanisme PKPU No 3 Tahun 2019 tidak berjalan. Data hasil raihan suara yang saat ini dipasang di desa DAA1 yang hasil dari rapat pleno di tingkat Kecamatan disesuaikan dengan DA1.

” Seharusnya alurnya rekap C1 Plano masuk ke C1 kemudian ke DAA1 lalu ke DA1. Tapi fakta hari ini jomplang kebanyakan DAA1 itu disesuaikan dari hasil DA1. Kita melihat Bawaslu dan KPU tidak menjalankan kontitusinya dengan benar,” terangnya.

Bajuri menuding, dalam dugaan pergeseran suara adanya keterlibatan oknum Panwascam dalam melegalkan pengesahan hasil pleno tingkat Kecamatan.

“Ya, kami melihat dari bukti yang ada C1 saksi datanya tidak sama dengan DAA1 desa serta terjadi kejomplangan lagi saat masuk ke DA1,” tegas Bajuri.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) lintas partai politik Garut yang juga Ketua KPP Partai Demokrat, Heri Rustiana, menilai, proses rekapitulasi hasil perhintungan suara tingkat Kabupaten Garut, sudah tidak sesuai dengan PKPU No 3 Tahun 2019.

“Kami sepakat agar Bawaslu Kabupaten Garut menjalankan konstitusinya sebagai lembaga pengawasan dalam Pemilu. Yang mana harus berani untuk mengembalikan sesuai dengan aturan. Kami sudah melayangkan surat permintaan yang ditanda tangani oleh para Ketua Parpol. Namun kita melihat belum ada tanda-tanda permintaan kami akan di dengar,” sebut Heri.

Direncanakan, lanjut Heri, jika permintaan para Katua Parpol di Kabupaten Garut untuk menghitung suara berdasarkan C1 Plano, maka sepakat untuk melaporkan seluruh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Garut, ke Bawaslu Jabar dan ke DKPP.

” Jika permintaan kami tak digubris, maka kami sepakat akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan semua penyelenggara Pemilu di Garut ke Bawaslu Jabar dan DKPP,” pungkasnya.

(Akbar/Rik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here