Taufik Hidayat : DOB Kab. Limbangan harus Terwujud

GARUT, iNEWSOnline.co.id: Sehubungan dengan rencana Pemerintah Pusat akan membentuk DOB Provinsi Papua, maka Moratorium untuk Pemekaran/Pembentukan DOB Provinai/Kabupaten/Kota, di seluruh Wilayah Indonesia harus dicabut dan berlaku untuk semua.

Jangan karena ada kepentingan politik kemudian Papua mau di jadikan Provinsi, sementara aspirasi yang sudah lama diperjuangkan oleh warga negara Indonesia yang ada di Provinsi lain tidak didengar, seperti Provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan Ridwan Kamil yang menginginkan ada 42 Kabupaten/Kota terbentuk di Jabar.

Demikian diungkapkan Sekretaris Fraksi PAN Kabupaten Garut, Taufik Hidayat. Menurutnya, dari 42 Kabuoaten/kota yang direncanakan sudah terbentuk 27 dan 15 Calon DOB Kab./Kota.

” Semua aspirasi harus didengar dan DOB Kabupaten Limbangan harus terwujud,” kata Taufik yang juga dipercaya sebagai Sekertatis Komite Percepatan Pembentukan (KPP) DOB Kabupaten Limbangan Garut Utara, Minggu, (10/11/2019) di Rumahnya Kp. Haur Kuning Kec. Kadungora Garut.

Taufik menambahkan, setiap aspirasi warga harus didengar dan diperjuangkan, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dimana Pengajuan Usulan Pembentukan DOB Kabupaten Limbangan sudah lama diajukan ke Pimpinan DPRD Garut pada tahun 2012 dan sudah dibahas di Badan Legislasi, tapi karena adanya Moratorium akhirnya dipending

Sekarang lanjut dia, untuk Pembentukan DOB Kabupaten Limbangan semakin terbuka karena didorong oleh kepentingan Politik Provinsi Jawa Barat yang ingin memiliki 42 Kab/Kota terbentuk di Jabar, makanya harus segera disikapi oleh Bupati Garut agar segera membuatkan surat rekomendasi pengajuan DOB Kabupaten Limbangan ke Gubernur Jabar.

” Kami dari DPRD Garut siap untuk mendukungnya, kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi Garut dimajukan, maka solusinya Garut harus dimekarkan menjadi 3 yaitu Kota Garut, Kabupaten Limbangan dan Kabupaten Garut Selatan. Mengingat jumlah penduduknya sudah diatas 2,5 Juta, 42 Kecamatan dan jarak tempuhnya untuk melakukan pembinaan serta pelayanan publick akan memakan waktu yang panjang,” terangnya.

Aep saepudin

Sementara itu Aep Saepudin, Bendahara Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM GATRA) Mengatakan, saatnya warga Garut Utara untuk menuntut haknya sebagai WNI, Salahsatunya mengajukan DOB, apalagi Kecamatan BL. Limbangan merupakan ibu kota pertama berdirinya Kabupaten Garut, maka tidak alasan bagi Pemkab. Garut (Bupati dan DPRD Garut) untuk tidak mendukungnya.

Lebih lanjut dituturkan Aep yang juga menjabat sebagai Wakil Sekertaris KPP DOB Kabupaten Limbangan, ini peluang bagus untuk bisa dimekarkan karena disamping sudah mendapatkan dukungan politis dari Gubernur Jabar dan Pemerintah Pusat mau mencabut Moratorium sehubungan dengan rencana Pembentukan DOB Provinsi Papua.

” Kita jangan kalah cepat untuk melakukan lobi-lobi politik ke tingkat Nasional supaya pencabutan Moratorim berlaku bagi seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah NKRI,” ujar Bung Aep penuh diplomasi.

(Rik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here