Tim Hukum PASTI: KPU Garut Langgar UU No. 10 Tahun 2016

Koordinator Tim Hukum PASTI, Cecep Suhardiman (tengah)

GARUT, iNEWSOnline.co.id : Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, yang digelar Senin (12/2/2018) kemarin  kontroversial dan menyisakan ketidapuasan dari Pasangan Agus Supriadi Teh Imas (PASTI) serta para pendukungnya.

Tim Advokasi PASTI saat laporan ke Panwaslu Kabupaten Garut (Foto. Fitri)

Menurut koordinator Tim Hukum PASTI, DR. H. Cecep Suhardiman, SH, MH, KPU Kabupaten Garut tidak melakukan “ Equal Treatment “ dalam  penetapan Paslon Bupati-Wakil Bupati Garut 2018.

KPU lanjut dia, telah menghilangkan berkas persyaratan PASTI dan meloloskan salah satu Paslon yang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK melampaui batas perbaikan dokumen syarat calon.

Terkait hal itu, KPU Kabupaten Garut telah melanggar UU No10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“ Saat ini kami tengah melengkapi berkas laporan ke Panwaslu,” beber Cecep Suhardiman.

Sementara Tim Komite Pemenangan PASTI dibawah komando Dadan N Ibrahim gelar rapat terbatas. Hasilnya, sejak hari ini mengikatkan diri dalam Keluarga Besar H. Agus Supriadi-Hj. Imas Aan Ubudiah dan berjuang sampai menang.

Kita akan menghimpun sejuta tanda tangan mendukung PASTI untuk tetap menjadi kandidat Pilkada 2018, menyampaikan surat pernyataan Mosi tidak percaya kepada KPU Kabupaten Garut, akan melakukan audiensi dengan Panwaslu, KPU dan pihak terkait dengan mediator Polres.

“ Apabila langkah kita tidak menghasilkan keputusan yang signifikan dalam waktu singkat, kita akan menempuh jalur yang lebih masif,” kata Dadan.

(Frima)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here